Forum Pajak - Wajib Pajak yang telah mendapat pengampunan pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala pasca tax amnesty. Kewajiban ini berlaku sejak wajib pajak memperoleh surat keterangan pengampunan pajak. Siapa saja wajib pajak yang memiliki kewajiban ini? Wajib Pajak yang Wajib Membuat Laporan Berkala Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021 mengatur bentuk formulir surat pemberitahuan pengungkapan harta untuk program pengungkapan sukarela yang akan diadakan pada 1 Januari hingga 31 Juni 2022. Kementerian Keuangan menetapkan 2 bentuk surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) yang berbeda untuk masing-masing skema I

Penerimaan pada tahun 2016 hanya terealisasi Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun dan pada tahun 2017 hanya terealisasi Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Bahkan tax amnesty tidak membuat rasio pajak di Indonesia meningkat. Pada tahun 2016 rasio pajak hanya 10,4% dan pada 2017 turun menjadi 9,9%.

Ilustrasi. ( DJP) JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dalam program pengungkapan sukarela (PPS) secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP).

Dear rekan, “Seperti yang telah diketahui, ketelah mengikuti Tax Amnesty, wajib pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana salah satu syaratnya adalah surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknamakan yang dilegalisasi oleh notaris.

64wcGxW.

qf57ugjg4r.pages.dev/447

qf57ugjg4r.pages.dev/259

qf57ugjg4r.pages.dev/106

qf57ugjg4r.pages.dev/394

qf57ugjg4r.pages.dev/463

qf57ugjg4r.pages.dev/532

qf57ugjg4r.pages.dev/518

qf57ugjg4r.pages.dev/328

surat pernyataan tax amnesty